Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang kompleks. Pengelolaan yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor dan integrasi berbagai kebijakan. Pemberian kewenangan yang lebih luas, melebihi Direktorat Jenderal menjadi kunci kelancaran perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kementerian khusus dengan kewenangan yang lebih luas penting untuk menangani kompleksitas urusan budaya, memastikan pelestarian warisan budaya, memajukan seni dan kreativitas, serta mengkoordinasikan berbagai inisiatif lintas sektoral dengan lebih efektif. 

Peran Kementerian Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional

Kementerian Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya suatu bangsa. Tugas utamanya mencakup pelestarian warisan budaya, pengembangan dan promosi kebudayaan, perumusan kebijakan, diplomasi budaya, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi untuk tujuan kebudayaan. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, Kementerian Kebudayaan berkontribusi dalam memperkuat identitas nasional, meningkatkan apresiasi budaya, dan mempromosikan keberagaman budaya serta memperkuat peran pelaku dan komunitas budaya.

Kebudayaan memegang peran penting dalam membentuk identitas nasional, memperkuat kohesi sosial, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada politik dan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Konsepsi pengarusutamaan kebudayaan (cultural mainstreaming) dalam pemerintahan adalah upaya untuk memastikan bahwa aspek kebudayaan menjadi bagian integral dari semua kebijakan dan program yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan holistik dalam pembangunan nasional yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga memperhatikan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya.

Pengarusutamaan kebudayaan dalam pemerintahan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebudayaan menjadi bagian integral dari semua kebijakan dan program yang dilakukan oleh berbagai kementerian. Dengan integrasi ini, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan secara lebih holistik dan seimbang, memperkuat identitas nasional, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dihargai dan dilestarikan. Implementasi pengarusutamaan kebudayaan melibatkan koordinasi antar kementerian, peningkatan kapasitas, serta pengukuran dan evaluasi yang terus-menerus.

Dalam menjalankan peran tersebut, Kementerian Kebudayaan perlu berkomitmen untuk merawat dan memajukan keragaman budaya. Diversitas budaya Indonesia menuntut kacamata interdisipliner dalam proses pengambilan kebijakan yang mampu memberi porsi yang adil pada setiap unsur dan konteks budaya. Pendekatan yang bersifat ‘egaliter’ menjadi penting karena sejumlah situs budaya dan masyarakatnya belum menerima perhatian atau pun posisi yang sederajat baik dalam pelestarian warisan budaya maupun pengelolaan pariwisata. Ini adalah tugas berat yang membutuhkan kepakaran dan pengalaman.

Sosok Menteri Kebudayaan

Menjadi pemimpin Kementerian Kebudayaan adalah tugas yang memerlukan kualifikasi dan keterampilan khusus karena tanggung jawab yang besar dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan suatu negara. Sosok yang memegang kemudi Kementerian Kebudayaan harus memiliki kombinasi yang tepat antara pendidikan dan pengalaman dalam bidang kebudayaan, visi yang kuat untuk pengembangan kebudayaan, kemampuan manajerial, keterampilan komunikasi, integritas, serta kemampuan analisis. 

Menteri Kebudayaan yang dipilih nantinya perlu berperan sebagai katalisator, fasilitator, penghubung, promotor, dan penasihat bagi komunitas seni dan budaya. Dengan mendukung dan memberdayakan komunitas seni dan budaya, Menteri Kebudayaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan seni dan budaya, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan citra budaya Indonesia di kancah internasional. 

Hubungan yang baik dan kolaboratif antara Menteri Kebudayaan dan komunitas seni budaya adalah kunci keberhasilan dalam memajukan kebudayaan nasional. Sosok Menteri Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kaitannya dengan komunitas seni dan budaya, sesuatu yang hanya bisa dibuktikan dengan rekam jejak dan sejarah panjang keterlibatan dalam kerja-kerja komunitas seni-budaya. Hubungan yang baik dan sinergis antara Menteri Kebudayaan dan komunitas seni budaya adalah kunci untuk pengembangan kebudayaan nasional yang inklusif dan dinamis.

Untuk menjadi Menteri Kebudayaan berdasarkan prinsip meritokrasi, seseorang harus memenuhi kualifikasi yang didasarkan pada kemampuan, prestasi, dan kompetensi. Prinsip meritokrasi menekankan pentingnya memilih individu yang paling layak berdasarkan kualitas profesional mereka, bukan semata berdasarkan koneksi politik, status sosial, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Untuk menjadi Menteri Kebudayaan berdasarkan meritokrasi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang mencakup latar belakang pendidikan dan keahlian yang relevan, pengalaman kerja dan prestasi di sektor kebudayaan, keterampilan kepemimpinan dan manajerial, kemampuan komunikasi dan diplomasi, komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan budaya, integritas tinggi, serta kemampuan analisis dan penelitian. Sosok seperti Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan saat ini, dapat dipandang tepat. Dengan memenuhi kualifikasi ini, calon Menteri Kebudayaan dapat menjamin arah kebijakan budaya akan selalu berorientasi untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Masa Depan Kebudayaan Nasional

Masa depan kebudayaan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam merancang dan mengelola Kementerian Kebudayaan yang efektif. Melalui pemberian kewenangan yang lebih luas dan pendekatan holistik dalam pengarusutamaan kebudayaan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan budaya menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan pendekatan interdisipliner dan egaliter, kita bisa memberikan porsi yang adil pada setiap unsur dan konteks budaya, memastikan bahwa warisan budaya kita tidak hanya dilestarikan tetapi juga berkembang.

Sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan kebudayaan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Menteri Kebudayaan yang dipilih harus memiliki kualifikasi dan visi yang kuat untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Dengan pemimpin yang tepat dan kebijakan yang mendukung, kita dapat memperkuat identitas nasional, meningkatkan apresiasi budaya, dan mempromosikan keberagaman budaya di kancah internasional.

*Penulis: Andar Manik, Budayawan