Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penanganan inflasi di daerah. Salah satunya di Jawa Timur untuk melakukan monitoring evaluasi dan asistensi mendorong percepatan relisasi anggaran, penanganan inflasi dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. 

Adapun kegiatan tersebut dirangkai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 10 Mei 2023. 

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan rapat koordinasi di Jawa Timur sangat strategis agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan. “Sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar,” ujarnya.

Fatoni mengapresiasi kegiatan rutin yang digelar Pemerintah Jawa Timur. Rapat koordinasi dapat memberikan motivasi bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi.

Menurut Fatoni, Jawa Timur memiliki APBD cukup besar dibandingkan provinsi lainnya. Jumlah kabupaten dan kota tercatat paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk sangat besar. Realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota menjadi penting agar berdampak pada masyarakat.

Realisasi belanja APBD 2023 Provinsi Jawa Timur per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Selain itu, terdapat sejumlah kabupaten/kota yang realisasi pendapatan dan belanja APBD berada pada posisi terendah.

Menurut Fatoni, kabupaten/kota dengan realisasi APBD masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional. “Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” ujarnya.

Realisasi belanja APBD 2023 Provinsi Jawa Timur baru mencapai 13,43 persen.

Catatan Kementerian Dalam Negeri Jawa Timur mendapatkan sejumlah penghargaan pada 2022 pada APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen.

Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar daerah semakin mandiri. Menurut Fatoni, peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.

“Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Fatoni. 

Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. 

“Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal,” kata Fatoni.