Restrukturisasi sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk guna mencapai rasio yang tepat, khususnya berlaku pada sumber daya manusia (SDM) atau crew. Hal itu dikatakan Pengamat Penerbangan Gery Soejatman di Jakarta, Kamis, 27 April 2023

“Namun restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah crew, meskipun harus dilakukan, baiknya dilakukan dengan hati-hati dan cermat,” kata dia. Caranya, lanjut Gery, dengan melihat armada tipe pesawat mana yang kelebihan crew, mana yang pas, mana yang kekurangan, lalu dibuatkan rencana restrukturisasi yang meminimalisir tidak hanya biaya, tetapi juga turnover/terminasi karyawan.

Menurutnya, jangan sampai karena kelebihan crew di suatu tipe pesawat, atau kelebihan akibat ada tipe armada yang berhenti beroperasi, lalu sisa crew dari tipe armada tersebut dihentikan/pensiun, sebelum diketahui rencana armada kedepannya bagaimana. “Jangan sampai tiba-tiba jadi kekurangan dan harus meng-hire lagi. Ini salah satu hurdle utama yang dihadapi Garuda saat ini,” ujar dia

Sementara itu, Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta pihak managemen bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan terkait SDM. Pilot yang tergabung dalam APG, kata perwakilan APG, telah menjalankan tugasnya secara profesional bahkan pada saat pandemi dan proses PKPU lalu. Pilot telah memberikan sumbangsih yang cukup besar guna kelangsungan perusahaan. Terbukti Garuda mencapai On Time Performance (OTP) peringkat satu dunia.

APG berharap manajemen dapat lebih baik lagi dalam perencanaan pesawat (Fleet Plan) ataupun penerimaan pilot, mengutilisasi pilot anak bangsa, dan menjalankan PKB dan PKP yang telah disepakati bersama antara asosiasi dan perusahaan.

Dengan diutilisasinya Pilot CRJ dan ATR pada tipe pesawat lainnya, akan mendukung perkembangan perusahaan dalam hal penambahan rute, penerbangan umrah dan penerbangan haji. Sehingga tidak menggunakan pilot asing dalam hal penerbangan haji, melainkan pilot anak bangsa.

Pemerintah resmi menyuntikkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2022. Sebesar Rp 7,5 triliun sebagai bantuan pemerintah untuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Untuk dapat kembali beroperasi dengan normal setelah pandemi dan pasca proses PKPU.

Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan, suntikan dana sebesar Rp 7,5 triliun dari pemerintah tidak akan dipakai untuk bayar utang. Suntikan dana ke dalam modal saham GIAA itu akan digunakan untuk kepentingan perancangan bisnis perusahaan. “60 persennya untuk alokasi pesawat sesuai dengan business plan (rencana pengembangan bisnis), sisanya untuk modal kerja,” kata Irfan.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, utang PT Garuda Indonesia (GIAA) mengalami penurunan signifikan, 50 persen. Erick akan mendorong pertumbuhan kinerja Garuda, seperti melalui PMN. “Kalau kita lihat performance sekarang, alhamdulillah di Juni 2022 sudah mulai menciptakan laba Rp 3,8 miliar,” ujar Mantan Presiden Inter Milan itu.