Tim monitoring evaluasi (monev) dan asistensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Kota Cilegon, sebagai komitmen mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada Ahad, 21 Agustus 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni memgatakan, pihaknya berkomitmen mendorong daerah agar mempercepat realisasi APBD, baik realisasi pendapatan maupun belanja. Karena itu, tim Kemendagri tetap turun ke daerah meski pada hari libur.

"Meski hari ini hari libur, kami tim lengkap dari Kemendagri tetap melakukan monev dan asistensi ke Cilegon," kata Fatoni.

Fatoni menjelaskan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan pada hari libur agar tidak mengganggu konsentrasi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada hari kerja. Adapun, kunjungan monev dilakukan tim Kemendagri yang terdiri dari Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Inspektur II Ucok Abdulrauf Damenta, Inspektur IV Arsan Latif, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Wilayah II, serta tim teknis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Menurut Fatoni, berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09 persen atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten. Sedangkan realisasi belanja Kota Cilegon mencapai angka 38,30 persen dan menempatkan Kota Cilegon pada posisi ke-3 terendah se-Provinsi Banten.

"Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat saat ini waktu realisasi sudah berada di pertengahan triwulan tiga untuk Tahun Anggaran 2022," ujar Fatoni

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Krakatau Cilegon ini juga membahas permasalahan serta solusi dalam rangka meningkatkan realisasi APBD Kota Cilegon agar lebih maksimal.

Permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya penundaan administrasi pertanggungjawaban. Karena itu, Fatoni menyarankan agar Pemkot Cilegon dapat melakukan lelang dini.

Adapun, untuk administrasi pertanggungjawaban agar tetap disesuaikan dengan termin pembayaran. Langkah tersebut perlu dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

Selain upaya tersebut, Pemkot Cilegon juga diminta membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur. Jika dalam penerapannya terdapat kendala dan keraguan, Pemkot Cilegon dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim Kemendagri.

"Segera penuhi komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Agustus sekurang-kurangnya 51 persen," kata Fatoni

Ia pun berpesan agar Pemkot Cilegon dapat meningkatkan realisasi anggaran lebih maksimal. Sebab, upaya itu bakal mempengaruhi percepatan realisasi anggaran pada triwulan ke-4 lebih optimal.

"Perubahan APBD dipercepat dan saat melaksanakan (realisasi APBD) jangan cuma uangnya habis (diserap), tapi outputnya juga harus diperhatikan," ujarnya.

Fatoni menegaskan, pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pengendalian inflasi di daerah. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

“Jangan lupa (penganggaran) untuk pengendalian inflasi di daerah. Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Mendagri) sudah mengingatkan terus loh. (Penganggarannya) Bisa menggunakan BTT dan bisa digunakan juga buat Bansos,” ujar Fatoni. (*)