Rakornas Kolaborasi dan Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada 45 daerah yang mencapai realisasi APBD tertinggi pada 2021.
Iklan
Kamis, 2 Juni 2022
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022. Acara yang dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertajuk “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri” di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, mengatakan tujuan kegiatan ini sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah. “Sebagai penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, kata Fatoni, rakornas untuk mengidentifikasi seluruh hambatan, tantangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi.
Agus Fatoni, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri
Rangkaian kegiatan rakonas akan diisi dengan diskusi panel yang melibatkan sejumlah narasumber, serta launching layanan Keuda Digital. Kemudian dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja realisasi pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan realisasi program Taspen.
Adapun pemberian penghargaan akan diberikan kepada 45 daerah dengan realisasi APBD tertinggi pada 2021. Jumlah itu terdiri dari masing-masing di lima provinsi, lima kabupaten dan lima kota dengan realisasi pendapatan tertinggi dan lima provinsi, lima kabupaten dan lima kota dengan realisasi belanja tertinggi
Kemudian lima provinsi, lima kabupaten dan lima kota dengan realisasi peningkatan PAD tertinggi. Dalam kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan terhadap tiga daerah program Taspen.
“Kami melaporkan juga bahwa hari ini sekaligus launching Layanan Digital Ditjen Bina Keuangan Daerah, pelayanan digital telah, terus dilakukan dan dikembangkan dalam rangka memperbaiki kualitas di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah,” kata Fatoni.
Layanan digital meliputi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD pengelolaan keuangan daerah, kemudian e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, SIMANDA, SISPENSI PDRB meliputi evaluasi Ranperda pajak dan restribusi daerah. “Kemudian e-konsultasi, e-pengaduan, e-sertifikat, e-office, dan program unggulan yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu webinar Keuda Update dan juga podcast keuangan daerah,” tutur Fatoni.
Tak hanya itu, acara yang diselenggarakan secara hybrid itu juga terselenggara berkat dukungan dan kerja sama PT Taspen. Dalam kesempatan itu, Fatoni mengapresiasi dukungan Taspen dan berbagai narasumber yang telah mendukung kegiatan itu, termasuk peserta yang mengikuti kegiatan Rakornas.
Selain dihadiri para gubernur dan bupati/wali kota penerima penghargaan, acara juga diikuti oleh seluruh kepala BPKAD dan kepala Bappeda seluruh Indonesia. Peserta yang hadir secara langsung sebanyak 573 orang dan yang mengikuti secara daring 630 orang.