Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kecelakaan pada angkutan umum baik orang maupun barang selain di pengaruhi akibat cuaca ekstrem juga akibat masih rendahnya budaya lalu lintas yang selamat di masyarakat. Partisipasi aktif melibatkan warga dengan pemerintah untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Menurut Budi Karya, sumbang saran dari para pakar dapat dijadikan masukan untuk menghasilkan rekomendasi dan maklumat tentang transportasi jalan yang aman dan nyaman. “Kementerian Perhubungan akan memberikan edukasi tentang peraturan dan penegakan hukum untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat selama berlalu lintas di jalan,” kata dia pada saat memberikan sambutan Focus Group Discussion atau Webinar Sidang Para Pakar Keselamatan Transportasi Darat yang diselenggarakan di Kementerian Perhubungan, Rabu, 23 Maret 2022.

Dia mengatakan ruas jalan yang ada perlu ditingkatkan secara kualitas dengan berpatok pada dimensi dan beban muatan sesuai kelas. Penanganan korban kecelakaan harus dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan skema mitigasi melibatkan petugas berkompeten.

“Termasuk meningkatkan riset dan penelitian terkait analisis kecelakaan dan kemampuan pengemudi dalam berkendaraan. Saya yakin acara ini menjadi input dalam pengambilan keputusan sektor transportasi, khususnya dalam keselamatan berkendara,” kata Budi Karya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono, mengatakan keselamatan di jalan perlu mengedepankan humanistis. Selama ini nilai-nilai kemanusian belum tersentuh dalam berkendara. Padahal, kunci dari keselamatan jalan adalah mengedepankan manusia dan nilai kemanusiaan.

“Karena manusia itu butuh damai, sejahtera, dan sehat. Ketika dia berada di jalan tujuannya selamat,” kata Agus.

Dia mengimbuhkan keselamatan jalan perlu dipikirkan dan dilakukan secara komprehensif. Di antaranya komponen jalan seperti geometrik jalan, perkerasan jalan, bangunan pelengkap, ruang bagian jalan, perlengkapan jalan dan preservasi jalan. Selain itu juga perlu dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas serta pemenuhan aspek administrasi jalan. Semua ini perlu berkaitan langsung dengan aspek kemanusiaan seperti selamat, sehat, bahagia, sejahtera, dan damai.

Selain itu, guna mencegah kecelakaan, jalan perlu memiliki kepastian hukum yang jelas. Seperti memuat tentang legalitas dokumen administrasi jalan, kelengkapan dokumen administrasi jalan, ketersediaan dokumen administrasi jalan dan sumber dokumen administrasi jalan.

“Pemerintah harus mendorong percepatan sertifikasi kompetensi ahli, teknisi atau analisis, dan operator bidang atau sektor transportasi untuk membangun kesadaran dalam mewujudkan transportasi yang humanis,” kata Agus.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, mengatakan kasus kecelakaan disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang naik dan turun. Ditambah dengan kondisi fisik pengemudi yang kelelahan dan kompetensi mengemudi belum sesuai standar.

Karena itu, Soerjanto menyarankan agar dalam penanganan ODOL juga dilakukan dengan kemudahan izin modifikasi penambahan sumbu kendaraan. Aspek kebijakan teknis over dimension overloading (ODOL) dapat mempermudah modifikasi truk untuk penambahan sumbu. Sehingga pengemudi dapat menambah jumlah muatan tanpa mengakibatkan kerusakan jalan. Termasuk mengurangi risiko dampak rem blong.

“Sebagai role model penyelesaian masalah ODOL, maka agar dapat diterapkan pada proyek-proyek pemerintah dan BUMN agar tidak menggunakan menggunakan truk ODOL,” kata Soerjanto.

Menurut catatan Kepolisian RI kecelakaan lalu lintas di jalan salah satunya disebabkan muatan lebih. “Kecelakaan yang disebabkan muatan berlebih mengakibatkan fatalitas tinggi, baik terhadap manusia maupun infrastruktur,” kata Kepala Subdirektorat Penindakan Pelanggaran Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Pol I Made Agus Prasatya.

Muatan lebih pada kendaraan, kata Made, juga menyebabkan jalan nasional dan provinsi rusak berat. Kerusakan jalan tidak hanya menyebabkan biaya operasional angkutan barang membengkak, tapi juga laju arus barang terhambat.

 “Akibatnya usia teknis kendaraan yang lebih pendek. Termasuk memperpendek usia pelayanan jalan, sehingga mempercepat laju penurunan umur rencana pelayanan jalan,” ujar Made.

FGD dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Marta Hardisarwono dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan. Adapun panelis turut hadir secara luring di antaranya Ketua Dewan Pakar Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Dwi Wahyono Syamhudi, Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Suripno, Praktisi Transportasi PT Kamadjaja Logistics Ivan Kamadjaja, Redaktur Senior Tempo Ali Nur Yasin dan Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (aril) Aril.