Jakarta --- Empat kementerian bersinergi untuk mengembangkan sistem informasi layanan dalam akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan saat grand launching Badan Layanan Umum (BLU) Expo 2021 di Gelora Bung Karno Istora Senayan Jakarta, Selasa, 16 November 2021.

BLU Expo 2021 mengangkat tema "BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi" ini diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Hadir dalam penandatanganan MoU Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua BNSP Kunjung Masehat, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. 

"Sinergi ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhamad Aqil Irham.

Aqil Irham menjelaskan,saat ini BPJPH tengah mengembangkan Sistem Informasi Halal (Sihalal) yang selama ini telah diaplikasikan menjadi sistem layanan sertifikasi halal. Karena itu dibutuhkan integrasi sistem layanan dengan stakeholder agar dapat mendukung percepatan sertifikasi halal. 

"Sinergi juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMK, untuk mendapatkan sertifikasi halal." kata Aqil Irham.

Selain integrasi sistem layanan, sinergi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi pendampingan dan sosialisasi-edukasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha khususnya UMK, pertukaran data UMK, juga kegiatan lain yang disepakati bersama.

Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan yang berat bagi semua negara khususnya dalam masalah kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, agenda reformasi struktural, penguatan pondasi pembangunan jangka panjang harus tetap dilanjutkan.

"Di saat pandemi, kita justru berhasil menerbitkan UU Cipta Kerja yang menjadi langkah penting reformasi struktural dalam memperbaiki ekosistem investasi, penciptaan lapangan kerja serta birokrasi yang efektif dan efesien," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden berharap BLU Expo 2021 ini bisa menjadi ruang sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan inovasi. Dengan sinergi itu diharapkan juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

Jumlah BLU saat ini, kata Presiden, sebanyak 252 yang tersebar di 21 kementerian dan lembaga dengan total aset kelola Rp888 triliun dan total pendapatan 96 triliun. "BLU bisa memberikan kontribusi signifikan untuk pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Presiden menambahkan, BLU Expo 2021 diharapkan bisa menerjemahkan peran BLU dalam pemulihan ekonomi ke dalam layanan nyata yang bisa dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. "Fasilitasi UMKM go digital dan go internasional menuju inklusi keuangan dengan IT keuangan yang terpadu dengan memperluas layanan UMKM yang terdampak pandemi sehingga bisa meningkatkan daya saing," kata Presiden Jokowi.