Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, mengatakan sekitar 50 persen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Indonesia dalam kondisi tua dan rusak. Padahal, modernisasi alutsista secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa.

“Bukan hanya tua, tapi juga rusak. Padahal yang namanya alpalhankam itu enggak boleh tua, apalagi rusak," kata Rodon dalam diskusi ngobrol@tempo bertema “Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan” yang disiarkan secara virtual, dan bisa disaksikan di kanal Youtube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media dan Saluran Digital TV Tempo, Senin, 7 Juni 2021.

Dalam diskusi juga menghadirkan Anggota Komisi I DPR Bobby A. Rizaldi, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Co Founder Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, Pakar Intelijen dari LESPERSSI Beni Sukadis dan Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Andi Widjajanto.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason (kanan), dalam diskusi online Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan, Senin, 7 Juni 2021.

Karena itu, Kemenhan telah menyiapkan skema belanja melalui rencana strategis (renstra) untuk 25 tahun ke depan. "Itu dasarnya, mengapa membuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang dengan kajian tidak bebankan keuangan negara," kata Rodon.

Rodon menambahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2019 pernah menyebut Indonesia ditertawakan karena kondisi pertahanannya lemah. Penilaian itu kemudian terbukti dengan masuknya kapal asing di wilayah perairan Indonesia pada 2020. Setahun berikutnya, Kemhan juga mencatat terjadi kecelakaan yang melibatkan TNI.

Menurut dia, rentetan peristiwa ini membuktikan jika kondisi alpalhankam tidak layak. "Sebagai bukti Alpalhankam kita enggak layak, kemudian 2021 muncul rancangan entah dari mana sumbernya itu juga jadi ribut, kenapa terlalu banyak? kenapa besar?" ujar Rodon merujuk kabar yang mencuat bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI senilai Rp 1.7500 triliun.

Hal senada juga diutarakan pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis. Menurut dia, Kemhan perlu skema cepat untuk memenuhi target minimum essential force (MEF) fase ketiga pada 2019-2024. MEF merupakan kekuatan pokok minimal yang harus dimiliki untuk pertahanan suatu negara. "Dengan jangka waktu yang singkat ini diperlukan suatu skema cepat dalam akuisisi senjata," ujar Beni.

Di sisi lain, Beni juga menyoroti penyerapan anggaran, terutama pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, masih relatif rendah. Karena itu, penyerapan anggaran menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Pertahanan sebelum merancang ulang rencana strategis pembangunan pertahanan untuk jangka panjang.

“MEF kedua itu hanya 62 persen pada 2018. Padahal harus mencapai 75 persen ditahap kedua tersebut. Mengapa MEF kedua ini banyak hambatan penandatangan kontrak sehingga dana banyak tidak terserap,” ujar Beni.

Menurut dia, Prabowo ketiban beban kerjaan yang harus diselesaikan. “Ini persoalan. Sehingga dengan usulan renstra 25 tahun mudah-mudahan modernisasi ini bisa dikejar,” ucapnya.