JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk 2021. Penyaluran dana BOS ke sekolah sejak tahun lalu berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan 2019.

Kepala SMP Negeri 1 Salatiga, Jawa Tengah, Hariyati, mengatakan penyaluran dana BOS dan tanggung jawab pengelolaannya diserahkan sepenuh kepada sekolah. Pengurus sekolah dituntunt cerdas dalam mengelola dana hibah pemerintah. “Petunjuk Teknis BOS 2021 sangat membantu sekolah di masa pandemi untuk mewujudkan pendidikan yang baik, di saat sekolah dituntut pembelajaran jarak jauh,” kata dia, kemarin.

Dalam prakteknya, Hariyati menyebut penggunaan dana BOS dialokasikan untuk membeli tablet dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolahnya. Sehingga siswanya yang terhambat mengikuti pembelajaran jarak jauh dapat dibantu serta didukung pihak sekolah. “Kami pinjamkan perangkat tablet kami yang pengadaannya berasal dari BOS,” tuturnya.

Selain itu, SMP Negeri 1 Salatiga juga memanfaatkan dana BOS guna meningkatkan kompetensi guru selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Pasalnya kompentensi tenaga pendidik saat pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan guna mengimbangi belajar online.

Selama masa pagebluk memaksa sekolah untuk beradaptasi, sehingga guru dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswanya.  “Karena kami harus bisa memberi pelajaran lebih menarik lewat PJJ ini. Kami menciptakan metode yang menarik agar siswa tidak bosan di rumah,” ungkap Hariyati.

Hariyati berharap program yang sudah baik ini dilanjutkan pemerintah. Sehingga ke depan pendidikan Indonesia dapat mencetak murid-murid yang berkualitas.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sutanto, mengatakan penyaluran dana BOS pada tahun ini berbeda dibandingkan 2019. Menurut dia, kebijakan ini semakin efisien dan cepat sekolah menerima dana BOS. “Untuk 2021 ini, dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan biaya per satuan pendidikan dan disesuaikan dengan tingkat kemahalan per Kabupaten/Kota,” kata dia.

Menurut Susanto, dana BOS memberikan ruang kepada kepala sekolah mengatur dan bertanggung jawab atas segala pengularan sekolah. Kebijakan yang fleksibel ini, kata dia, tak memberikan batasan dalam penggunaannya, jadi dapat dialokasikan sesuai kebutuhan dalam menunjang mutu sekolah.  “Bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana prasarana, untuk membayar jasa listrik, telepon, air, dan internet sekolah,” tuturnya.

Dengan adanya perubahan skema hitung, Sutanto mengatakan, akan menguntungkan bagi sekolah yang berada pada daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Pemberian dana BOS dipengaruhi tingkat indikator kemahalan konstruksi daerah. Untuk kemudian dikalikan dengan jumlah siswa. “Ini menguntungkan daerah 3T. Yang kami gunakan adalah indikator kemahalan kontruksi sebagai pengali dari jumlah siswa dan unit cost berdasarkan indeks kemahalan konstruksi,” tuturnya.    

Meski begitu, Sutanto memastikan tak ada penurunan anggaran transfer dana BOS 2021. Pada tahun lalu perhitungan minimal untuk satu SD, per anak dalam satu tahun sebesar Rp900 ribu. "Tidak ada yang lebih rendah dari tahun kemarin. Paling rendah sama seperti tahun lalu," tutur dia.

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Suyanto, mengatakan sudah menantikan sejak lama perubahan skema pemberian dana BOS regular. Dia menilai skema lebih realistis dari skema sebelumnya. “Saya mendukung hal itu sejak lama, merindukan dana BOS didistribusikan berbasis formula yang tidak menyamaratakan sekolah berdasarkan jumlah siswa,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dengan langsung disalurkan ke sekolah maka akan memangkas birokrasi yang ada. Hal itu juga otomatis akan meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

Inforial