Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Tembakau untuk Kesehatan. Dewan beralasan rancangan ini terlalu menitikberatkan pada aspek kesehatan, tanpa mempertimbangkan nasib petani, industri, dan pedagang asongan.

Kunjungan kerja pun dilakukan ke sentra-sentra penghasil tembakau. Namun Dewan tidak melihat data gangguan kesehatan akibat paparan tembakau. Berikut ini penjelasan