JAKARTA -- Rencana pemerintah mengambil alih pembangunan infrastruktur daerah semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, dipersoalkan sejumlah kalangan.

Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengatakan tidak sepantasnya negara negara ikut memikul kesalahan yang dibuat oleh Lapindo Brantas. "Ini kan corporate disaster, bukan natural disaster. Kenapa kok pemerintah disuruh menanggung?" ujar Emir kepada Tempo.

Dia