JAKARTA -- Departemen Keuangan menyatakan ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo tidak bisa ditalangi dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo menegaskan Undang-Undang Keuangan Negara ataupun Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak menyebut adanya mekanisme pengucuran anggaran negara untuk dana talangan bagi perusahaan swasta.

"Tidak ada (mekanisme anggaran)