JAKARTA -- Pemerintah meminta lembaga keuangan multilateral mengakui sistem pengelolaan utang Indonesia. Pengakuan itu akan mempercepat pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri. "Mereka (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) harus mereposisi diri," kata Direktur Departemen Keuangan Bidang Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement, Widjanarko, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menurut dia, perwakilan lembaga keuangan multilateral di Indonesia juga