JAKARTA -- Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara melibatkan Departemen Keuangan dalam membahas hasil kajian induk usaha (holding) perusahaan tambang atau Indonesian Resources Company. "Ada beberapa aturan yang masih perlu diikuti, yang membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan," kata Deputi Menteri BUMN Roes Aryawijaya di Jakarta kemarin. Beberapa aturan itu menyangkut persoalan legalitas dan pajak serta struktur organisasi perusahaan induk. "S