JAKARTA - Pemerintah menggelar konsultasi publik tentang pengaturan pembangunan menara telekomunikasi selama satu bulan. Konsultasi publik ditujukan untuk menjaring masukan dan mencegah resistensi pihak-pihak terkait.

Menurut juru bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gatot S. Dewa Broto, hasil konsultasi publik tersebut akan dituangkan dalam bentuk draf peraturan menteri. "Dalam ketentuan tersebut juga disertakan sanksi serta mekanism