JAKARTA -- Pemerintah tetap akan mengharuskan pemilik waralaba melaporkan omzetnya sekalipun hal ini ditentang. Pemerintah beralasan, ketentuan itu dalam rangka prinsip keterbukaan bisnis waralaba. "Jangan dipermasalahkan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ardiansya S. Parman, Jumat lalu, di Jakarta. "Toh, kami (pemerintah) tidak akan mempublikasikan itu."Aturan itu, kata dia, tidak bertujuan untuk mengekang atau memberatkan pengusaha ...