Jakarta - Sekitar 85 persen hutan produksi yang ditempati lebih dari 286 perusahaan pengusahaan hutan tidak memiliki kepastian kawasan. Akibatnya, sering terjadi tumpang-tindih pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

Data Departemen Kehutanan mencatat, saat ini hanya 126 perusahaan pengusahaan hutan yang aktif, sementara 160 lainnya berstatus nonaktif.

Pengamat Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Togu Ma