RUANG fiskal pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi terbatas akibat tingginya utang pemerintah pusat. Selama 2025-2029, pemerintahan Prabowo harus menggelontorkan Rp 3.748,2 triliun untuk membayar utang yang terdiri atas surat berharga negara (SBN) ataupun pinjaman. 

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjam