JAKARTA — Kementerian Perdagangan memastikan rencana pembatasan harga minimum barang impor lintas batas atau cross border masih berjalan. Payung hukumnya tak lama lagi rampung.

Payung hukum tersebut berupa revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di dalamnya, Kementerian bakal mengatur larangan