JAKARTA — Kasus suap dan rekayasa tender di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang baru diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan lemahnya tata kelola anggaran proyek perkeretaapian di Kementerian Perhubungan. Kelemahan tata kelola anggaran itu tampak pula dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan pada 2020 dan 2021 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK utamanya m