JAKARTA - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Keuangan melakukan reformasi birokrasi di lingkup kerjanya. Tuntutan itu disuarakan setelah mencuatnya kasus kekayaan fantastis eks pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, dan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan lainnya, serta temuan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi