JAKARTA – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Revisi tersebut antara lain meliputi jumlah devisa yang harus ditahan, jangka waktunya, serta sektor yang tercakup dalam ketentuan ini.

"Dalam kondisi ketidakpastian global dan ancaman resesi, diperlukan stabilitas makroekonomi dan cadangan devisa yang cukup