JAKARTA - Masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuka pada hari ini akan menjadi penentuan diterima atau tidaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja. Apabila DPR menerima, perpu tersebut akan menjadi undang-undang menggantikan UU Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Anggota Badan Legislasi DPR dari Partai Amanat Nasio