JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau omnibus law sektor keuangan. Rencana itu tertuang dalam Pasal 89 B mengenai pembentukan Badan Supervisi OJK, yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga tersebut.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Said Abdullah, mengatakan