JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik persoalan data pada bantuan sosial untuk pekerja dalam skema subsidi upah maupun program Kartu Prakerja. 

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan lembaganya berupaya mencegah penyimpangan dan potensi moral hazard, salah satunya dari kisruh pendataan, yang dapat menimbulkan kerugian negara. “Kami bekerja sama dengan BP Jamsostek untuk meminimalkan