Freeport Diminta Akomodatif
Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, provinsi, dan BUMN dalam proses penjualan 9,36 persen sahamnya setelah pemerintah pusat menyatakan tak berminat membeli.
Jumat, 15 Juli 2005
JAKARTA -- Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, provinsi, dan BUMN dalam proses penjualan 9,36 persen sahamnya setelah pemerintah pusat menyatakan tak berminat membeli.Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Simon Sembiring mengaku telah menerima surat Menteri Keuangan terkait dengan hal itu. "Pemerintah tidak jadi mengambil alih karena tidak ada dana. Tapi merekomendasikan agar Freeport m...