JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Heri Purwanto, menuturkan akan memprioritaskan pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur selama lima tahun ke depan. Untuk itu, ujar Eko, pemerintah akan menggenjot skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), baik yang berstatus solicited atau inisiatif pemerintah maupun unsolicited atau inisiatif badan usaha.