JAKARTA - Sejumlah koalisi masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah diminta menarik kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah diserahkan.

Manajer Advokasi dan Pengembangan Program Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, mengingatkan DPR dan pemerintah untuk mendengarkan masukan publik. Gerakan penolakan ranca