JAKARTA - Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau online single submission (OSS) masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam kajiannya menemukan bahwa persoalan perizinan masih menjadi beban utama dunia usaha dalam memulai dan mengembangkan investasi di daerah. Padahal kebijakan OSS telah berjalan sejak tahun lalu.

Direktur