JAKARTA - Rencana pemerintah membuat bank tanah menuai penolakan. Sebanyak 43 organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menuntut rencana itu dicabut dari Rancangan Undang-Undang Pertanahan. 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan salah satu yang menolak. "Bank tanah dapat mengancam program reforma agraria karena memasukkan tanah telantar sebagai obyek," ujar Sekretaris Jenderal KPA,