JAKARTA - Pemerintah menyatakan masih berupaya mendorong penerapan kebijakan pelaporan kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO) korporasi. Tersedianya basis data hasil pelaporan ini diharapkan bisa dimanfaatkan sejumlah lembaga, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo Rahadian Muzhar, mengatakan saat ini b