JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyesalkan keputusan pemerintah menutup akses publik terhadap informasi mengenai hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan sawit. Mereka tengah menyiapkan surat protes dan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Era Purnama Sari, mempertanyakan keputusan pemerintah menutup akses HGU. "Ini perlu dilacak