JAKARTA - Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Keuangan sedang membahas aturan perpajakan bagi penyedia jasa transportasi online. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi tetap harus berkontribusi terhadap negara melalui pajak.

"Kami masih membicarakannya dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat. Sampai saat ini belum final," kata Budi di kantor Kementerian