JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta pemerintah tidak melepaskan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan yang sudah berstatus bebas masalah atau clean and clear. Menurut catatan Jatam, pemegang status tersebut masih banyak melanggar hukum. "Ini terjadi karena kategorisasi clean and clear tidak betul-betul clear," ujar Koordinator Jatam, Merah Djohansyah, kepada Tempo, kemarin.

Jatam melaporkan sekitar 95 persen izin tambang di