JAKARTA - Pengesahan rancangan undang-undang mengenai energi baru terbarukan yang sedianya rampung tahun ini terancam diundurkan. Sebab, hingga saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih menyusun materi beleid itu di Komite II.

Kepada Tempo, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, mengatakan usul aturan itu baru akan diserahkan kepada Panitia Perancang Undang-undang (PPU) pada akhir bulan ini.

"Pembahasan RUU sudah banyak kemajuan, tinggal fi