DPR: Operasi Freeport Bisa Tak Diperpanjang

Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.

Rabu, 10 Mei 2017

JAKARTA - Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.

"Kalau kami menemukan pelanggaran yang serius,

...

Berita Lainnya