JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) perusahaan milik negara di enam sektor tahun ini terancam molor. Sebab, hingga kini pemimpin DPR masih melarang Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengikuti rapat dengan anggota Dewan karena rekomendasi Panitia Khusus PT Pelindo (Persero) II.

Ketua Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Hafisz Tohir, mengatakan kebijakan strategis seperti pembentukan holding tak bisa dibicara