JAKARTA - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantas illegal fishing berpotensi menimbulkan tumpang-tindih dalam penindakan di laut. Sebab, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian sudah memiliki aturan dan target masing-masing

Abdul mencontohkan, fungsi dan tugas Bakamla sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2