JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati sejumlah masalah dalam asuransi perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini ditemukan dalam audit penempatan dan perlindungan TKI. "Kami minta masalah asuransi TKI ini dievaluasi," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, di kantornya, kemarin.

Yudi menjelaskan setiap TKI baru yang akan berangkat ke luar negeri diwajibkan membayar polis sebesar Rp