Harapan agar kasus pencucian uang diproses cepat agaknya masih jauh. DPR--lembaga yang berwenang mengamendemen Undang-Undang Pencucian Uang--masih menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum perlu diberi kewenangan menyidik. Menurut Ketua Komisi Hukum DPR Teras Narang, sebagai lembaga baru, PPATK masih harus berbenah dulu. "Sekarang yang perlu difokuskan adalah koordinasi dengan polisi dan jaksa untuk penyidikan," kata dia...