JAKARTA - Pemerintah didesak untuk memperbaiki mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Cara ini dinilai ampuh untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk akibat turunnya kuota pupuk bersubsidi menjadi 7,78 juta ton tahun ini.

"Anggaran bisa ditambah terus, tapi berapa pun pupuk dialokasikan, kalau distribusi bocor ke yang tidak berhak, akan selalu kurang," kata Wakil Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Soebagyo, ketika dihubungi Tempo