JAKARTA -- Komisi Perindustrian dan Perdagangan DPR RI mengecam kebijakan Wakil Presiden Jusuf Kalla menetapkan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas secara terbatas (enclave). DPR menganggap kebijakan tersebut tidak mengikat secara hukum.Ketua Komisi Perindustrian dan Perdagangan Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang berhak mengeluarkan kebijakan seperti itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bentuk peraturan presiden. "Be...