JAKARTA - Sejumlah pihak menilai Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan mendesak untuk direvisi. Hal ini bisa menjadi tahap awal dalam pembenahan seleksi anggota BPK yang tidak diatur secara rigid dalam beleid tersebut.

"Dalam Undang-Undang BPK hanya ada syarat memiliki kejujuran dan integritas. Ini multitafsir. Tak ada unsur profesionalitas atau kompetensi," kata Koordinator Indonesia Budget Center Roy Salam ketika dihubungi, kemarin.

Dia pun me