JAKARTA - Pemerintah mengusulkan besaran biaya pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk PT Kereta Api sebesar Rp 875 miliar. "Sedangkan pagu yang ada Rp 804 miliar," kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, kemarin.

Penerbitan PSO tersebut akan digunakan untuk membayar selisih antara tarif operator dan tarif yang diberlakukan pemerintah. Namun, kata Bambang, hasil PSO tersebut hanya akan ditujukan kepada penumpang