Beratnya tugas yang diemban PPATK ternyata tak diimbangi kesiapan "dapur" lembaga pemerintah ini. Hingga kini, tak ada seorang pun pegawai tetap di sana. Karena itu, Komisi Hukum DPR mendesak, pemerintah segera mengatur urusan rumah tangga PPATK. Dalam kesimpulan rapat dengan PPATK kemarin, Akil Mochtar selaku pemimpin sidang mengatakan, lembaga ini perlu payung hukum sendiri dalam menjalankan tugasnya. "Kami mendesak pemerintah segera mengeluarkan ...