MEDAN -- Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sebagian besar penyimpangan dana Bantuan Sosial menggunakan modus proposal fiktif. Modus tersebut terjadi di hampir seluruh kasus yang telah diperiksa penegak hukum.

“Banyak proposal permohonan dana yang disetujui pemerintah daerah. Tapi, saat diperiksa ke lapangan, tidak ada (organisasi dan kegiatan)," kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat meneken nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI