JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyarankan Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat meminta fatwa hukum ke Mahkamah Agung mengenai Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Wewenang. "Tidak bisa satu pihak pun memvonis SK itu melanggar hukum," kata Dahlan melalui rilis Kementerian BUMN kemarin. Menurut dia, langkah itu adalah jalan paling adil untuk mengatasi polemik pendelegasian SK 236.

Dahlan mengaku t