JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan, Ma'mur Hasanuddin, meminta pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Kehutanan meninjau ulang keberadaan BUMN bidang kehutanan yang hanya menyalurkan program sosial dari dana APBN.

Menurut Ma'mur, pada 2003, ketika Menteri Kehutanan masih dijabat M. Prakosa, beberapa BUMN kehutanan, seperti Inhutani I-IV, diarahkan khusus mengerjakan kegiatan sosial,