JAKARTA -- Kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) dinilai membebani badan usaha milik negara (BUMN). Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan PSO mempersulit badan usaha untuk memperkuat bisnisnya. "Bukannya mendapat kompensasi, BUMN kerap harus menambah sendiri biaya program PSO karena anggaran pemerintah tak mencukupi," ujarnya kemarin.

PSO adalah program pemerintah yang wajib dijalankan oleh BUMN seba