JAKARTA - Pemerintah diminta tak setengah-setengah menjalankan amanat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk dalam mengucurkan anggaran untuk tanggungan kesejahteraan sosial. Pengesahan undang-undang ini sebelumnya dikhawatirkan membebani fiskal negara dan berujung pada krisis ekonomi.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfi O.F. Palit, mengatakan Dewan telah menyetujui adanya mekanisme pengamanan